Politik Ala Charles Honoris [ English Versi ]

POLITIK ALA CHARLES HONORIS


 

Profil Charles honoris

oleh: Eggy Sudjana Case

Do these articles really violate freedom of expression as protected by the Indonesian Constitution? Was the decision to annul the Criminal Code articles on insulting of the head of state correct? More importantly, are these provisions still relevant in a democratic Indonesia?

Due to their wording, how the articles are applied and interpreted is the key to understanding whether or not these articles violate the freedom of expression. Their elasticity allows them to be misused by those in power to suppress criticism of the head of State. Thus, the Constitutional Court decided correctly when it in annulled articles 134, 136 and 137 of the Criminal Code. After all, we already have articles 310-321 of the Criminal Code on defamation. The reputations of the head of state and every person in the country are protected by these articles.

Political satires such as Republik BBM and newspaper cartoons should be protected under freedom of speech. These are simply creative methods of criticizing policies and portraying events. The Eggi Sudjana case, however, was different. His statement to the media involved the making of blatant accusations against five individuals, which could harm their reputations.

It’s time to be truthful about the past A nation’s history is often dark and filled with controversy. In Indonesia, especially, the truth behind various past human rights abuses remains hidden behind the twisted world of politics.

Even after the reforms that began in 1998, the Indonesian government and people appear to be reluctant to uncover the nation’s dark past of human rights abuses. Indonesians, according to historian Taufik Abdullah, “seem to have a hobby of upholding historical burdens.”

It is no secret that in the past, Indonesia’s track record on human rights was far from excellent, if not downright ugly. During the Soeharto years, human rights abuses were widespread. Those opposing the regime were forced into submission by any means, including torture. The Indonesian military’s presence in conflict areas, such as Aceh and East Timor, was often marked by human rights abuses.

I remember reading years ago the testimony of an Acehnese woman who was tortured by the Army. She was forced to disclose the location of her husband, who was a suspected member of the Free Aceh Movement (GAM). She was raped and beaten and by the end of the week had the tips of her nipples cut off with scissors.

In 1991, elements in the Indonesian military are believed to have massacred more than 200 protesters in East Timor in an incident known as the Santa Cruz Massacre. All of this was done in our name.

There are also such unresolved incidents as the student shootings at Trisakti and the May 1998 riots. The government has never apologized to the victims for the State’s inability to protect its citizens from such brutal pogroms.

Pustaka Charles Honoris

Konflik TNI-Polri Nodai Kepercayaan Rakyat

INILAHCOM, Jakarta – Insiden kekerasan antara oknum anggota TNI Polri di Batam, Kepulauan Riau, justru menodai kepercayaan rakyat terhadap dua institusi keamanan negara itu.

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyesalkan dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjamin pertahanan dan keamanan negara justru sering terlibat aksi kekerasan.

“Kita tentunya tidak mentolerir terjadinya aksi kekerasan seperti itu yang hanya menodai kepercayaan rakyat kepada dua institusi tersebut,” kata Charles, di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Menurutnya, tindak kekerasan antara TNI dan Polri dinilai akibat kesejahteraan aparat keamanan yang cukup minim.

“Terjadinya konflik seperti itu di Batam menurut kami berkaitan dengan kesejahteraan para anggota, baik dari TNI maupun Polri yang tidak memadai,” kata Charles yang juga Ketua DPD DKI Taruna Merah Putih ini.

Untuk itu, sebagai mitra kerja TNI, Charles bertekad akan mendorong peningkatan anggaran demi terpenuhinya kesejahteraan personel TNI dan Polri.[ris]

Sumber: Inilah
http://nasional.inilah.com/read/detail/2156187/konflik-tni-vs-polri-nodai-kepercayaan-rakyat#.VHAVBmcgc00

Charles Honoris Puas Pelaksanaan Gerak Jalan Revolusi Mental Sukses

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris mengaku puas atas pelaksanaan acara Gerak Jalan Revolusi Mental, Minggu (22/6/2014) kemarin.

Charles yang juga Ketua Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini yakin, massa yang hadir dalam acara itu bukti kecintaan rakyat Jakarta kepada Jokowi.

“Puluhan ribu relawan dan warga dari berbagai komunitas di Jakarta antusias mengikuti gerak jalan revolusi mental kemarin.  Ini menunjukkan, kecintaan rakyat Jakarta kepada pak Jokowi dan keinginan rakyat Jakarta untuk mengantarkan pak Jokowi ke istana negara,” kata Charles dalam pernyataannya, Senin (23/6/2014),

“Terima kasih kepada seluruh relawan dan warga Jakarta yang sudah ikut ambil bagian dalam gerakan menuju perubahan untuk Indonesia yang lebih baik,” katanya lagi.

Sumber: Tribunnews

Charles Honoris: Indonesia Harus Berpengaruh di ASEAN

Charles Honoris bersama Jokowi dodo blusukan bersama

Charles Honoris bersama Jokowi dodo blusukan bersama

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengungkapkan, secara umum Indonesia harus berperan aktif memimpin dan menancapkan kembali pengaruhnya di ASEAN.

Hal tersebut perlu dilakukan agar suasana kondusif tetap terjaga di kawasan Asia Tenggara. Situasi tersebut, ungkapnya, juga diharapkan dapat membuka peluang kerjasama demi pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara.

“Terkait Kasus Laut Tiongkok Selatan, Indonesia harus aktif mendorong disepakatinya kode tata cara berperilaku dan implementasi deklarasi Code Of Conduct. Terciptanya kawasan yang damai tentu akan berpengaruh positif terhadap kepentingan dalam negeri kita,” papar Charles, Senin (10/11/2014).

“Pemerintahan Jokowi-JK memiliki visi besar mengembalikan kejayaan di maritim Indonesia. Oleh karena itu Indonesia harus tegas menyampaikan secara terbuka dalam kesempatannya saat ini, bahwa negara-negara lain harus ikut mendukung gagasan tersebut,” tambahnya.

Salah satunya adalah, sambungnya lagi, ikut melakukan pengawasan dan menindak tegas segala kejahatan diwilayah laut.

Antara lain, penyelundupan, pelanggaran batas-batas negara dan pencurian ikan. Karena Indonesia sangat dirugikan dengan kejahatan laut, ratusan trilun per tahun hilang sia-sia karena aksi kejahatan tersebut. Masalah apapun yang masih tersisa saat ini, kata Charles lagi, harus segera diselesaikan.

“Diplomasi Indonesia harus tegas menggunakan prinsip untuk dan atas nama kedaulatan NKRI. Politik luar negeri kita yang bebas dan aktif, harus dipertahankan, sehingga Indonesia tidak tergantung dinamika perseteruan ekonomi politik yang terjadi diantara kawasan-kawasan,” Charles Honoris menegaskan kembali.

Sumber: Tribunnews
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/10/indonesia-harus-berpengaruh-di-asean

http://beritaharian-news.blogspot.com/2014/09/charles-honoris-untuk-dpr-ri-2014-2019.html

http://profilcharleshonoris.blogdetik.com/2014/10/31/profil-tokoh-dpr/

Selamat Hari Pahlawan, Mengenang Peristiwa 10 November

Veteran RI

Veteran RI/Antara.com

Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme.

Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang.

Selengkapnya di http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_10_November

( CHarles Honoris, Anggota DPR RI Fraksi PDI perjuangan )