Jokowi Didesak Lakukan Operasi Intelijen

Komisi I DPR RI mendesak Preseden Joko Widodo (Jokowi) segera mengintruksikan semua unsur intelegen untuk melakukan operasi intelegen. Khususnya, guna mengejar dan menangkap aktor-aktor teror di Indonesia. Pasalnya, saat ini dapat dikatakan sebagai darurat teror.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera menginstruksikan semua unsur intelijen untuk melakukan operasi intelijen khusus guna mengejar dan menangkap aktor-aktor teror di Indonesia.

“Presiden harus memberikan instruksi untuk melakukan operasi intelijen khusus,” ungkap Tubagus Hasanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/5).

Aparat intelijen, kata jenderal purnawirawan TNI-AD itu, harus aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para kombatan ISIS.

“Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan,” tutur Hasanuddin.

Baca juga: ( Persepsi Publik Terhadap TNI Jadi Taruhan )

Selain itu, kata mantan sekretaris militer kepresidenan tersebut, aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi dijadikan bom. Yang tidak kalah penting adalah pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air dari luar negeri.

Dia menduga, aksi bom di Kampung Melayu memiliki kaitan dengan darurat militer yang ditetapkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte di Pulau Mindanao akibat baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS di kota Marawi pada Selasa (23/5/).

Aksi teror itu, lanjutnya, diduga dilakukan oleh kelompok pendukung ISIS di Indonesia untuk memunculkan eksistensinya dan mengumumkan kepada dunia internasional bahwa ISIS ada juga di Indonesia.Oleh karena itu, pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao yang membuat ruang gerak ISIS semakin terbatas harus dicermati pemerintah Indonesia.

“Khawatirnya mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia,” kata politisi PDIP itu.

Diamini anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris. Dirinya yakin Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri mampu mengungkap jaringan aksi teror di Indonesia. “Saya memiliki keyakinan bahwa aparat kepolisian dan aparat intelijen dapat bekerja secara efektif dalam membongkar dan memberantas jaringan teror ini,” kata Charles, kemarin.

Politikus PDIP itu juga mengutuk keras aksi terorisme tersebut. Menurut Charles, pelaku bom sangat pengecut dan ingin merendahkan wibawa pemerintah sehingga timbul kekacauan di tengah masyarakat.

“Terorisme adalah masalah dunia dimana Indonesia hari ini juga tidak luput menjadi korban dari aksi tersebut. Pelaku teror ingin menebarkan rasa ketakutan dan kecemasan publik,” ujar Charles.

Charles meminta masyarakat tidak terpancing dan tak perlu takut. Jangan sampai para pelaku teror mendapatkan apa yang diinginkan. Di sisi lain, pemerintah harus bisa memberikan rasa aman dengan menempatkan aparat kepolisian di titik-titik keramaian dan instalasi-instalasi srategis.

“Aksi teror yang terjadi di berbagai belahan dunia dilatarbelakangi oleh paham radikalisme,” tandasnya.

Diamini Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. Dia mengecam keras teror di Indonesia khususnya bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu (24/5) malam. “Biadab! Ini tidak bisa diterima. Aparat keamanan harus mengungkap identitas pelaku dan aktor pemikir di baliknya,” kata kHaris, Kamis (25/5).

Ia berharap, salah satu cara pencegahan dini aksi terorisme itu bisa dilakukan dengan cara menghadirkan sinergi antarlembaga untuk menganalisa penyebabnya. Ia juga meyakinkan akan menyusun rekomendasi kebijakan secara utuh terkait tindak pidana terorisme tersebut.

“Saya akan melihat perlu tidaknya peran serta mitra Komisi I, seperti BIN, TNI dan Kementerian Luar Negeri dalam hal dugaan adanya kaitan antara insiden di Kampung Melayu dengan di Manchester, Inggris dan Marawi di Filipina,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, secara khusus Komisi I berharap ada peningkatan kapasitas deteksi dan peringatan dini dari aparat intelijen. Ia berpikir, setidaknya strategi itu mampu menangkal ancaman bom di pusat keramaian.

Sumber : Indopos

Filipina Diminta Serius Taati Konvensi Penyanderaan

Charles Honoris. Sumber Foto : charles-honoris.com 

Komitmen pemerintah Filipina dalam pelaksanaan konvensi internasional tentang penyanderaan patut dipertanyakan. Sebab, sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi konvensi itu memiliki kewajiban untuk menjaga agar penyanderaan tidak terjadi di wilayah teritorinya.

Untuk ke sekian kalinya, warga negara Indonesia menjadi korban penyanderaan gerilyawan Abu Sayyaf, namun sampai saat ini belum ada upaya Filipina untuk mengembalikan WNI yang disandera. Padahal, mengembalikan para sandera juga menjadi kewajiban negara yang meratifikasi konvensi.

“Perjanjian itu kan sudah diratifikasi selama 30 tahun, salah satu negara yang ikut meratifikasi adalah Filipina. Komitmen negara itu terhadap konvensi patut dipertanyakan karena pada kenyataanya dalam beberapa tahun terakhir kasus-kasus penyanderaan masih terjadi,” jelas anggota Komisi I DPR Charles Honoris di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/8).

Tak hanya itu, dia juga mempertanyakan kesepakatan tiga negara yakni Indonesia, Filipina dan Malaysia untuk melaksanakan patroli bersama terutama di zona perairan yang rawan perompakan.

“Prosesnya seperti apa padahal Kemenlu sebagai penanggung jawab sektor untuk bisa merealisiasikannya. Padahal kesepakatan terjadi sebelum penculikan terhadap ABK WNI. Jadi saya meragukan efektivitas dan seperti apa kesepakatan itu, karena kalau memang sudah efektif dan sudah berjalan kan lucu kalau masih bisa terjadi itu,” beber Charles.

Dalam kesepakatan tersebut, salah satu butirnya terkait sea marshalling yang menempatkan aparat keamanan di kapal yang akan berlayar melintasi perairan di perbatasan negara. Selain juga membuat jalur aman, di mana jalur tersebut digelar patroli rutin untuk menghindari aksi perompakan dan pembajakan.

“Artinya jalur itu aman. Ini kita pertanyakan realisasinya,” tegas Charles yang merupakan politisi PDI Perjuangan.

Sumber : RMOL

Politik Ala Charles Honoris [ English Versi ]

POLITIK ALA CHARLES HONORIS

---

 

oleh: Eggy Sudjana Case

Do these articles really violate freedom of expression as protected by the Indonesian Constitution? Was the decision to annul the Criminal Code articles on insulting of the head of state correct? More importantly, are these provisions still relevant in a democratic Indonesia?

Due to their wording, how the articles are applied and interpreted is the key to understanding whether or not these articles violate the freedom of expression. Their elasticity allows them to be misused by those in power to suppress criticism of the head of State. Thus, the Constitutional Court decided correctly when it in annulled articles 134, 136 and 137 of the Criminal Code. After all, we already have articles 310-321 of the Criminal Code on defamation. The reputations of the head of state and every person in the country are protected by these articles.

Political satires such as Republik BBM and newspaper cartoons should be protected under freedom of speech. These are simply creative methods of criticizing policies and portraying events. The Eggi Sudjana case, however, was different. His statement to the media involved the making of blatant accusations against five individuals, which could harm their reputations.

It’s time to be truthful about the past A nation’s history is often dark and filled with controversy. In Indonesia, especially, the truth behind various past human rights abuses remains hidden behind the twisted world of politics.

Even after the reforms that began in 1998, the Indonesian government and people appear to be reluctant to uncover the nation’s dark past of human rights abuses. Indonesians, according to historian Taufik Abdullah, “seem to have a hobby of upholding historical burdens.”

It is no secret that in the past, Indonesia’s track record on human rights was far from excellent, if not downright ugly. During the Soeharto years, human rights abuses were widespread. Those opposing the regime were forced into submission by any means, including torture. The Indonesian military’s presence in conflict areas, such as Aceh and East Timor, was often marked by human rights abuses.

I remember reading years ago the testimony of an Acehnese woman who was tortured by the Army. She was forced to disclose the location of her husband, who was a suspected member of the Free Aceh Movement (GAM). She was raped and beaten and by the end of the week had the tips of her nipples cut off with scissors.

In 1991, elements in the Indonesian military are believed to have massacred more than 200 protesters in East Timor in an incident known as the Santa Cruz Massacre. All of this was done in our name.

There are also such unresolved incidents as the student shootings at Trisakti and the May 1998 riots. The government has never apologized to the victims for the State’s inability to protect its citizens from such brutal pogroms.

Pustaka Charles Honoris

Charles Honoris, Putra Pengusaha Nasional Luntungan Honoris Lolos ke Senayan

Charles Honoris, Komisi I DPR dari PDI Perjuangan

[JAKARTA] Penghitungan hasil rekapitulasi suara di KPUD Provinsi DKI Jakarta untuk pemilu legislatif 2014 baru saja usai. Beberapa wajah baru yang akan duduk di DPR RI untuk masa jabatan 2014-2019 berangkat dari DKI Jakarta.

Salah satunya caleg muda dari PDI Perjuangan Charles Honoris, yang juga adalah Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta, organisasi sayap kepemudaan PDI Perjuangan.

Menurut hasil rekapitulasi, Charles memperoleh suara terbanyak di Dapil DKI III dengan 96.842 suara, mengalahkan senior nya Effendi Simbolon dan Ketua DPR RI Marzuki Alie (Partai Demokrat).

“Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa rakyat Jakarta mempercayakan aspirasinya kepada PDI Perjuangan di pemilu kali ini. Kami juga berharap, akan dipercaya rakyat Indonesia untuk membawa perubahan bagi bangsa ini melalui presiden Jokowi di tahun 2014 ini,” kata Charles kepada SP, Sabtu (26/4) malam.

Charles adalah putra dari Luntungan Honoris pengusaha nasional, yang baru-baru ini bersama Bill Gates dan 7 pengusaha nasional lain mendonasikan UU$ 80 juta untuk program kesehatan nasional di Indonesia.

Luntungan Honoris tercatat sebagai presiden komisaris PT Modernland Realty Tbk dan anggota dewan pelindung Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.

Selain Charles, putra pengusaha Hasjim Djojohadikusumo, Aryo (Gerindra), juga lolos di dapil DKI III. [M-16/N-6]

Tahir ke Istana Temui Jokowi didampingi Charles Honoris

Tahir orang terkaya ke istana bersama charles honoris

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang pengusaha yang masuk jajaran orang terkaya di Indonesia, Dato Sri Tahir atau Tahir mendatangi Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (20/11/2014) siang. Ada apa ?

Tahir yang dikenal sebagai bos Grup Mayapada itu datang didampingi seorang politisi muda PDIP yang juga anggota DPR RI, Charles Honoris. Kepada Tribunnews.com, Charles mengungkapkan kedatangan pengusaha papan atas itu merupakan yang pertama kali dalam kapasitas Joko Widodo sebagai Presiden RI.

“Sudah (kenal) sebelumnya. Kan Pak Tahir ini aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Tapi dalam kapasitas pak Jokowi sebagai presiden ini pertama kali bertemu,” ungkap Charles.

Menurut Charles, perkenalan Tahir dan Jokowi terjadi di acara-acara terkait kegiatan filantropi atau aksi sosial para pengusaha. “Dia juga beberapa kali menyumbang di DKI baik saat pak Jokowi Gubernur maupun pak Ahok. Di Jawa Tengah juga pernah,” kata Charles. Kedatangan Tahir kali ini, juga terkait dengan kegiatan sosial. “Ga ada bicara politik,” tepis Charles.

Seperti diberitakan dalam daftar orang kaya Forbes 2014, nama Tahir masih tercatat berada pada peringkat 10 dengan kekayaan mencapai  1,85 miliar miliar dollar AS. (Baca juga : Kekayaan Tidak untuk Dihambur-hamburkan, Tapi untuk Berbuat Baik)

Pertemuan sang konglomerat dengan Presiden Jokowi hanya berlangsung sekitar 20 menit secara tertutup.” Hanya kami bertiga, saya, pak Tahir dan pak Jokowi,” ujarnya.
Sumber: Tribunnews

Menakar Efektifitas Komisi Maritim Mengawal Poros Maritim

Niatan Presiden Joko Widodo yang hendak memajukan Indonesia sebagai poros maritim mendapat dukungan dari parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Bahkan bentuk dukungan dari KMP itu diwujudkan dengan pemekaran komisi maritim di DPR. Efektifkah pembentukan komisi maritim untuk mewujudkan visi Maritim dari Jokowi atau malah membebani keuangan negara?

KIH dengan KMP menemui kata sepakat untuk bersatu kembali dan membubarkan DPR tandingan. Ketentuan itu terjalin setelah KMP memenuhi permintaan KIH untuk mendapat 21 kursi pimpinan di alat kelengkapan DPR. 21 Kursi dimaksud adalah 11 posisi wakil di semua komisi sebagai kursi tambahan, kemudian 10 kursi wakil ketua di badan-badan DPR yaitu BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), Baleg (Badan Legislasi), BKSAP (Badan Kerjasama antar Parlemen) dan Banggar (Badan Anggaran).

Menanggapi hal tersebut, kubu KIH menyatakan visi maritim pemerintahan Jokowi-JK memang harus didukung parlemen. Namun, tak juga harus membentuk komisi baru di bidang kemaritiman, bisa saja memaksimalkan kemitraan dengan komisi-komisi yang ada. Sehingga wacana pembentukan komisi maritim ini perlu dibahas lebih lanjut.

“Opsi itu perlu pendalaman. Tapi komitmen kita jelas untuk mendukung pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Charles Honoris, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Senayan, Senin (10/11). Ia juga menekankkan belum adanya sikap resmi fraksi menghadapi wacana ini.

Saat ini kepentingan China dalam pembangunan konektifitas dan zona perdagangan bebas di asia pasifik adalah berada pada pertarungan jalur perdagangan yang akan didorong oleh China. Salah satu yang mengemuka saat ini terkait dengan China silk road belt, yang akan menghubungkan jalur darat dan laut di kawasan Asia sehingga poros maritim Indonesia akan menjadi bagian dari jalur perdagangan yang akan dibangun China kedepannya.

“Apakah agenda poros maritim yang dibawa oleh Jokowi akan benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat atau sekedar memfasilitasi investasi asing sebagai alat memulihkan perekonomian global khususnya di US dan China saat ini,” ungkap Manager Riset & Monitoring Indonesia for Global Justice (IGJ ), Rachmi Hertanti kepada Gresnews.com, Senin (10/11).

Dengan melihat gelagat Indonesia di kancah internasional beberapa waktu ini, ia mengingatkan jangan sampai poros maritim nantinya malah hanya membuka jalur perdagangan global yang lebih membuka pintu impor karena terkoneksi dengan jalur perdagangan global.

Sumber Gresnews.com

Charles Honoris Serap Aspirasi lewat Sosial Media

Charles Honoris, Aktivis muda jadi anggota dewan

Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris aktif dalam dunia IT, dan menfaatkan sosial media untuk serap aspirasi warga, khususnya daerah pemilihan DKI Jakarta 3, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Adapun kegiatan di dunia IT, Charles Honoris mempunya website profil di situs http://www.charles-honoris.com yang di namakan Rumah Konstituen Charles Honoris yang terletak di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dimana jadwal kegiatan Charles Honoris di publis ke dunia Maya, kegiatan yaitu seperti

1. Kegiatan di Parlement
2. Kegiatan sehari-hari
3. Kegiatan wilayah yang dikunjungi.

Dan berikut teman-teman bisa meng-Akses Akun-akun Charles Honoris sebagai berikut.
Website: http://www.Charles-honoris.com
Twitter Charles Honoris :https://twitter.com/charleshonoris
Facebook https://id-id.facebook.com/charleshonoris7
Instagram http://instagram.com/charleshonoris
Forum
Kaskus http://www.kaskus.co.id/profile/7245691
Kompasiana http://kompasiana.com/rumahkonstituen

Charles Honoris dan Organisasi

Lulus dari SD dan SMP di Pelita Harapan Jakarta, Charles Honoris melanjutkan pendidikannya di Christ Church Grammar School Australia sebelum mengambil jurusan Politik dan Hukum di International Christian University, Tokyo, Jepang.

Selama pendidikan di Jepang, Charles Honoris banyak beraktivitas dalam organisasi PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) dan juga bersosialisasi dengan berbagai organisasi pemuda lintas negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan sebagainya.

Komunikasi pemuda lintas negara dan organisasi menempa Charles Honoris sebagai aktivis di lingkungannya, semangat organisasi ini terus dilanjutkan di tanah air dengan bergabung di Taruna Merah Putih sekaligus diberi kepercayaan sebagai Ketua Propinsi DKI Jakarta.

Charles, aktivis muda berorganisasi tinggi

Mengenal Lebih Dekat

Saya, Charles Honoris, agar semakin akrab panggil saja CH. Saya selalu ingin menjadi pendengar yang baik, bahkan terasa aneh jika saya harus memotong pembicaraan orang lain saat diskusi. Sejak kecil pun saya selalu diharuskan santun dalam berbicara, sampaikan maaf jika salah dan ucapkan terimakasih atas apapun yang kita terima. Saya meyakini dengan cara inilah saya bisa lebih mudah berkomunikasi dengan sahabat, kolega bahkan konstituen saya.

Puji Syukur kepada Tuhan, pada tanggal 1 Oktober 2014 yang lalu, secara resmi saya telah dilantik sebagai anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 2014-2019. Menjadi wakil rakyat tentu membanggakan, tetapi akan lebih sempurna jika nantinya masyarakat yang saya wakili juga merasakan kebanggaan yang sama telah memiliki wakil rakyat seperti saya. Bagi saya, aspirasi masyarakat adalah amanah, dan memperjuangkan aspirasi tersebut adalah pengabdian.

Charles, Aktivis muda dan Kader PDI Perjuangan

Charles Honoris Ucapkan Terimakasih

Charles Honoris resmi dilantik/Suara

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua..
Shallom
Om Swastiastu

Bp/Ibu, Sdr/i yang saya hormati, Perkenankanlah saya Charles Honoris, mengucapkan terimakasih atas kepercayaan, doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya serta PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 yang lalu.

Dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2014 yang lalu, secara resmi saya telah dilantik sebagai anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 2014-2019, untuk mewakili warga Jakarta khususnya di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kep. Seribu, serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Semoga amanah dan kepercayaan ini senantiasa dapat bermanfaat dalam wujud pelaksanaan tugas perjuangan di parlemen serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Indonesia.

Bp/Ibu, Sdr/I yang saya hormati,
Dalam kesempatan ini, sebagai wujud komitmen awal dan pengabdian saya, ijinkanlah saya memperkenalkan Rumah Konstituen Charles Honoris yang akan menjadi Rumah Bersama, Rumah Aspirasi dan Rumah Perjuangan kita. Semoga dengan berdirinya Rumah Konstituen ini proses penyerapan dan perjuangan aspirasi masyarakat akan berjalan baik seiring dengan semangat gotong royong membangun bangsa.

Bp/ibu, sdr/i yang saya hormati.
Untuk memenuhi tekad saya sebagai wakil rakyat yang bersih dan transparan, Rumah Konstituen Charles Honoris secara berkala akan melaporkan segala aktivitas kegiatan dan akuntabilitas anggaran penggunaan Gaji, Dana Reses, dan lain-lain secara terbuka kepada masyarakat melalui media cetak internal atau melalui situs
www.charles-honoris.com.

Jakarta dan Indonesia ke depan adalah milik anak cucu kita, marilah kita bergotong royong, bersatu padu
membangun Jakarta Baru menuju Indonesia Hebat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Shallom
Om Shanti Shanti Om

Merdeka!!
———————
Alamat Rumah Konstituen : Jl. Kebon Jeruk Raya No. 8, Jakarta Barat No Telp/ Fax : (021) 53662305
Email : rumahkonstituen@charles-honoris.com