Jokowi Didesak Lakukan Operasi Intelijen

Komisi I DPR RI mendesak Preseden Joko Widodo (Jokowi) segera mengintruksikan semua unsur intelegen untuk melakukan operasi intelegen. Khususnya, guna mengejar dan menangkap aktor-aktor teror di Indonesia. Pasalnya, saat ini dapat dikatakan sebagai darurat teror.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera menginstruksikan semua unsur intelijen untuk melakukan operasi intelijen khusus guna mengejar dan menangkap aktor-aktor teror di Indonesia.

“Presiden harus memberikan instruksi untuk melakukan operasi intelijen khusus,” ungkap Tubagus Hasanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/5).

Aparat intelijen, kata jenderal purnawirawan TNI-AD itu, harus aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para kombatan ISIS.

“Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan,” tutur Hasanuddin.

Baca juga: ( Persepsi Publik Terhadap TNI Jadi Taruhan )

Selain itu, kata mantan sekretaris militer kepresidenan tersebut, aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi dijadikan bom. Yang tidak kalah penting adalah pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air dari luar negeri.

Dia menduga, aksi bom di Kampung Melayu memiliki kaitan dengan darurat militer yang ditetapkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte di Pulau Mindanao akibat baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS di kota Marawi pada Selasa (23/5/).

Aksi teror itu, lanjutnya, diduga dilakukan oleh kelompok pendukung ISIS di Indonesia untuk memunculkan eksistensinya dan mengumumkan kepada dunia internasional bahwa ISIS ada juga di Indonesia.Oleh karena itu, pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao yang membuat ruang gerak ISIS semakin terbatas harus dicermati pemerintah Indonesia.

“Khawatirnya mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia,” kata politisi PDIP itu.

Diamini anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris. Dirinya yakin Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri mampu mengungkap jaringan aksi teror di Indonesia. “Saya memiliki keyakinan bahwa aparat kepolisian dan aparat intelijen dapat bekerja secara efektif dalam membongkar dan memberantas jaringan teror ini,” kata Charles, kemarin.

Politikus PDIP itu juga mengutuk keras aksi terorisme tersebut. Menurut Charles, pelaku bom sangat pengecut dan ingin merendahkan wibawa pemerintah sehingga timbul kekacauan di tengah masyarakat.

“Terorisme adalah masalah dunia dimana Indonesia hari ini juga tidak luput menjadi korban dari aksi tersebut. Pelaku teror ingin menebarkan rasa ketakutan dan kecemasan publik,” ujar Charles.

Charles meminta masyarakat tidak terpancing dan tak perlu takut. Jangan sampai para pelaku teror mendapatkan apa yang diinginkan. Di sisi lain, pemerintah harus bisa memberikan rasa aman dengan menempatkan aparat kepolisian di titik-titik keramaian dan instalasi-instalasi srategis.

“Aksi teror yang terjadi di berbagai belahan dunia dilatarbelakangi oleh paham radikalisme,” tandasnya.

Diamini Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. Dia mengecam keras teror di Indonesia khususnya bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu (24/5) malam. “Biadab! Ini tidak bisa diterima. Aparat keamanan harus mengungkap identitas pelaku dan aktor pemikir di baliknya,” kata kHaris, Kamis (25/5).

Ia berharap, salah satu cara pencegahan dini aksi terorisme itu bisa dilakukan dengan cara menghadirkan sinergi antarlembaga untuk menganalisa penyebabnya. Ia juga meyakinkan akan menyusun rekomendasi kebijakan secara utuh terkait tindak pidana terorisme tersebut.

“Saya akan melihat perlu tidaknya peran serta mitra Komisi I, seperti BIN, TNI dan Kementerian Luar Negeri dalam hal dugaan adanya kaitan antara insiden di Kampung Melayu dengan di Manchester, Inggris dan Marawi di Filipina,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, secara khusus Komisi I berharap ada peningkatan kapasitas deteksi dan peringatan dini dari aparat intelijen. Ia berpikir, setidaknya strategi itu mampu menangkal ancaman bom di pusat keramaian.

Sumber : Indopos

Politik Ala Charles Honoris [ English Versi ]

POLITIK ALA CHARLES HONORIS

---

 

oleh: Eggy Sudjana Case

Do these articles really violate freedom of expression as protected by the Indonesian Constitution? Was the decision to annul the Criminal Code articles on insulting of the head of state correct? More importantly, are these provisions still relevant in a democratic Indonesia?

Due to their wording, how the articles are applied and interpreted is the key to understanding whether or not these articles violate the freedom of expression. Their elasticity allows them to be misused by those in power to suppress criticism of the head of State. Thus, the Constitutional Court decided correctly when it in annulled articles 134, 136 and 137 of the Criminal Code. After all, we already have articles 310-321 of the Criminal Code on defamation. The reputations of the head of state and every person in the country are protected by these articles.

Political satires such as Republik BBM and newspaper cartoons should be protected under freedom of speech. These are simply creative methods of criticizing policies and portraying events. The Eggi Sudjana case, however, was different. His statement to the media involved the making of blatant accusations against five individuals, which could harm their reputations.

It’s time to be truthful about the past A nation’s history is often dark and filled with controversy. In Indonesia, especially, the truth behind various past human rights abuses remains hidden behind the twisted world of politics.

Even after the reforms that began in 1998, the Indonesian government and people appear to be reluctant to uncover the nation’s dark past of human rights abuses. Indonesians, according to historian Taufik Abdullah, “seem to have a hobby of upholding historical burdens.”

It is no secret that in the past, Indonesia’s track record on human rights was far from excellent, if not downright ugly. During the Soeharto years, human rights abuses were widespread. Those opposing the regime were forced into submission by any means, including torture. The Indonesian military’s presence in conflict areas, such as Aceh and East Timor, was often marked by human rights abuses.

I remember reading years ago the testimony of an Acehnese woman who was tortured by the Army. She was forced to disclose the location of her husband, who was a suspected member of the Free Aceh Movement (GAM). She was raped and beaten and by the end of the week had the tips of her nipples cut off with scissors.

In 1991, elements in the Indonesian military are believed to have massacred more than 200 protesters in East Timor in an incident known as the Santa Cruz Massacre. All of this was done in our name.

There are also such unresolved incidents as the student shootings at Trisakti and the May 1998 riots. The government has never apologized to the victims for the State’s inability to protect its citizens from such brutal pogroms.

Pustaka Charles Honoris

Charles Honoris, Putra Pengusaha Nasional Luntungan Honoris Lolos ke Senayan

Charles Honoris, Komisi I DPR dari PDI Perjuangan

[JAKARTA] Penghitungan hasil rekapitulasi suara di KPUD Provinsi DKI Jakarta untuk pemilu legislatif 2014 baru saja usai. Beberapa wajah baru yang akan duduk di DPR RI untuk masa jabatan 2014-2019 berangkat dari DKI Jakarta.

Salah satunya caleg muda dari PDI Perjuangan Charles Honoris, yang juga adalah Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta, organisasi sayap kepemudaan PDI Perjuangan.

Menurut hasil rekapitulasi, Charles memperoleh suara terbanyak di Dapil DKI III dengan 96.842 suara, mengalahkan senior nya Effendi Simbolon dan Ketua DPR RI Marzuki Alie (Partai Demokrat).

“Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa rakyat Jakarta mempercayakan aspirasinya kepada PDI Perjuangan di pemilu kali ini. Kami juga berharap, akan dipercaya rakyat Indonesia untuk membawa perubahan bagi bangsa ini melalui presiden Jokowi di tahun 2014 ini,” kata Charles kepada SP, Sabtu (26/4) malam.

Charles adalah putra dari Luntungan Honoris pengusaha nasional, yang baru-baru ini bersama Bill Gates dan 7 pengusaha nasional lain mendonasikan UU$ 80 juta untuk program kesehatan nasional di Indonesia.

Luntungan Honoris tercatat sebagai presiden komisaris PT Modernland Realty Tbk dan anggota dewan pelindung Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.

Selain Charles, putra pengusaha Hasjim Djojohadikusumo, Aryo (Gerindra), juga lolos di dapil DKI III. [M-16/N-6]

Legislator Sesalkan Bentrokan Sersenjata di Batam

Skalanews – Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris sangat menyesalkan terjadinya insiden bentrok bersenjata antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi Batam Kepulauan Riau.

“Insiden itu dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga TNI dan Polri,” kata Charles Honoris di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan oknum anggota dari dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara justru beberapa kali terlibat aksi kekerasan.

Ia menilai, TNI dan Polri sebagai lembaga negara yang penjaga pertahanan dan keamanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya anggota dapat memberikan contoh teladan bagi masyarakat awam.

Charles memperkirakan, insiden kekerasan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi berulang kali ini terkait dengan kesejahteraan anggota dari dua institusi negara tersebut yang maish kurang memadai.

Karena itu, Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini menyatakan, akan berusaha untuk mendorong peningkatan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan prajurit melalui APBN Perubahan tahun 2015.

“Jika anggaran kesejahteraan prajurit ditingkatkan, saya harapkan tidak ada lagi bentrik di antara prajurit TNI dan anggota Polri,” katanya.

Di sisi lain, Charles juga mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pangdam, dan Kapolda Riau yang bertindak cepat menghentikan insiden bentrokan di lokasi kejadian.

Insiden bentrokan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri terjadi di Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (19/11) malam. (ant/mar)

Sumber: Skalanews, Antaranews
http://skalanews.com/berita/detail/199849/Legislator-Sesalkan-Bentrokan-Sersenjata-di-Batam