Komisi I DPR RI mendesak Preseden Joko Widodo (Jokowi) segera mengintruksikan semua unsur intelegen untuk melakukan operasi intelegen. Khususnya, guna mengejar dan menangkap aktor-aktor teror di Indonesia. Pasalnya, saat ini dapat dikatakan sebagai darurat teror.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera menginstruksikan semua unsur intelijen untuk melakukan operasi intelijen khusus guna mengejar dan menangkap aktor-aktor teror di Indonesia.
“Presiden harus memberikan instruksi untuk melakukan operasi intelijen khusus,” ungkap Tubagus Hasanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/5).
Aparat intelijen, kata jenderal purnawirawan TNI-AD itu, harus aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para kombatan ISIS.
“Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan,” tutur Hasanuddin.
Baca juga: ( Persepsi Publik Terhadap TNI Jadi Taruhan )
Selain itu, kata mantan sekretaris militer kepresidenan tersebut, aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi dijadikan bom. Yang tidak kalah penting adalah pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air dari luar negeri.
Dia menduga, aksi bom di Kampung Melayu memiliki kaitan dengan darurat militer yang ditetapkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte di Pulau Mindanao akibat baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS di kota Marawi pada Selasa (23/5/).
Aksi teror itu, lanjutnya, diduga dilakukan oleh kelompok pendukung ISIS di Indonesia untuk memunculkan eksistensinya dan mengumumkan kepada dunia internasional bahwa ISIS ada juga di Indonesia.Oleh karena itu, pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao yang membuat ruang gerak ISIS semakin terbatas harus dicermati pemerintah Indonesia.
“Khawatirnya mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia,” kata politisi PDIP itu.
Diamini anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris. Dirinya yakin Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri mampu mengungkap jaringan aksi teror di Indonesia. “Saya memiliki keyakinan bahwa aparat kepolisian dan aparat intelijen dapat bekerja secara efektif dalam membongkar dan memberantas jaringan teror ini,” kata Charles, kemarin.
Politikus PDIP itu juga mengutuk keras aksi terorisme tersebut. Menurut Charles, pelaku bom sangat pengecut dan ingin merendahkan wibawa pemerintah sehingga timbul kekacauan di tengah masyarakat.
“Terorisme adalah masalah dunia dimana Indonesia hari ini juga tidak luput menjadi korban dari aksi tersebut. Pelaku teror ingin menebarkan rasa ketakutan dan kecemasan publik,” ujar Charles.
Charles meminta masyarakat tidak terpancing dan tak perlu takut. Jangan sampai para pelaku teror mendapatkan apa yang diinginkan. Di sisi lain, pemerintah harus bisa memberikan rasa aman dengan menempatkan aparat kepolisian di titik-titik keramaian dan instalasi-instalasi srategis.
“Aksi teror yang terjadi di berbagai belahan dunia dilatarbelakangi oleh paham radikalisme,” tandasnya.
Diamini Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. Dia mengecam keras teror di Indonesia khususnya bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu (24/5) malam. “Biadab! Ini tidak bisa diterima. Aparat keamanan harus mengungkap identitas pelaku dan aktor pemikir di baliknya,” kata kHaris, Kamis (25/5).
Ia berharap, salah satu cara pencegahan dini aksi terorisme itu bisa dilakukan dengan cara menghadirkan sinergi antarlembaga untuk menganalisa penyebabnya. Ia juga meyakinkan akan menyusun rekomendasi kebijakan secara utuh terkait tindak pidana terorisme tersebut.
“Saya akan melihat perlu tidaknya peran serta mitra Komisi I, seperti BIN, TNI dan Kementerian Luar Negeri dalam hal dugaan adanya kaitan antara insiden di Kampung Melayu dengan di Manchester, Inggris dan Marawi di Filipina,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, secara khusus Komisi I berharap ada peningkatan kapasitas deteksi dan peringatan dini dari aparat intelijen. Ia berpikir, setidaknya strategi itu mampu menangkal ancaman bom di pusat keramaian.
Sumber : Indopos